Laman

Rabu, 25 Oktober 2017

SISTEM KHILAFAH UNTUK INDONESIA ?


Bangsa indonesia dibangun oleh Founding-father, Kyai, Jajaran pemerintahan atas pondasi yang kuat. Pondasi itu meliputi Prinsip UUD ’45, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Gagasan pada prinsip-prinsip dasar tersebut tak lepas dari persetujuan tokoh-tokoh muslim, seperti K.H. Hasyim Asyari, K.H. Wahid Hasyim dan yang lainnya. Dalam praktiknya, pemerintahan indonesia mengandung prinsip Islam, sehingga masyarakat Muslim bisa hidup dengan menjalankan syariat Islam tanpa hambatan.



Negara politik bangsa direduksi oleh sekelompok aliran untuk menjadi “Negara Islam”. Dalam praktiknya, konsep negara Islam meredusir banyak hal, mengabaikan universalitas, konteks dan zaman, dan mencita-citakan praktik politik yang pernah terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu, yaitu zaman Rasulullah Saw. dan para sahabat. Kelompok ini mengimajinasikan negara seperti model Negara Madinah. Menurutnya  sistem politik haruslah khilafah.

Realitas historisnya, kenyataan praktik berpolitik dan bernegara pada zaman Rasulullah Saw., Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga era Turki Utsmani sangat kontras satu sama lain. Institusi politik beserta perangkatnya, kebijakan beserta produk hukumnya, tradisi dan budaya sebagai konsekuensinya pun tidak sama.

Islam yang absolut tidak menawarkan kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara yang spesifik dan mutlak. Rasulullah Saw. sebagai penyampai (tabligh) risalah Tuhan “dipaksa” menggunakan kecerdasan kognitifnya untuk menjelaskan praktik politik Negara Madinah.  Sehingga setiap negara berhak menginterpretasikan sistem negara sesuai dengan spirit islam yang varian, seperti Arab Saudi dengan sistem kerajaannya, Iran dengan sistem rapublik dan wilayatul fakih-nya, Indonesia dengan sistem demokrasi dan parlemennya. Hal ini tentu harus didasari atas keadilan dan kesejahteraan umat Islam.

Indonesia sebagai suatu negara telah diakui secara de facto dan de jure. Dengan sistem pemerintahan demokrasi dan parlemen, memiliki konstitusi, mekanisme pemerintahan, batasan wilayah, dan hukum yang jelas. Jika sistem khilafah  dipaksakan di indonesia tentu harus menjawab berbagai hal, diantaranya; bagaimana konstitusinya? Bagaimana mekanisme pemerintahannya? Mana saja batasan wilayahnya? Siapa yang berhak menjadi khalifah?syariat islam mana yang diterapkan? Syariat dalam tafsir siapa?
Ibnu ‘Aqil pernah mengatakan Addin wahid wa asy-syari’atu mukhtalifah. Jika dipaksakan untuk memformulasikan syariat islam tentu akan menghancurkan syariat yang lain. Alasan ini kiranya yang menyadarkan tokoh sekelas Imam Malik menolak tawaran saat salah satu karyanya yakni al-Muwaththa’ untuk dijadikan konstitusi  negara (daulah) pada saat itu.

Dari penjelasan diatas kita bisa menyimpulkan bahwa pemaksaan untuk menerapkan sistem khilafah di Indonesia hanya akan membenturkan umat Islam dengan negara dan sesamanya. Menyadari bahwa bangsa Indonesia telah terbentuk dengan segala bentu pemerintahan dan konstitusi yang jelas maka kita perlu mempertahan kesatuan bangsa indonesia dengan sistem pemerintahannya, karena  Indonesia dengan demokrasi dan parlemennya sudah sesuai dengan interpretasi spirit Islam.

Oleh : Kamas Wahyu Amboro
Penulis merupakan Mahasiswa CSSMoRA Jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN SGD Bandung.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar