Laman

Minggu, 05 November 2017

KHILAFAH ISLAMIYAH DAN PANCASILA: PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA INDONESIA PENGGANTI KHILAFAH


Indonesia dengan pancasilanya sejak merdeka pada tahun 1945 masih bersatu padu antar satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini menunjukan pancasila sangat relevan dengan bangsa ini. Dalam doktrin fikih, islam menawarkan sebuah sistem negara atau lebih dikenal dengan khilafah. Hal ini memunculkan kontradiktif ideologi. Dimana indonesia dengan pancasilanya dan umat islam di indonesia dengan doktrin khilafahnya.


Pengaruh ideologi Khilafah di Indonesia
Sejak tahun 2002 Indonesia telah mengalami lima serangan teror dalam skala mematikan. Karena aksi teroris tersebut menewaskan ratusan jiwa dan melukai banyak orang. Di bawah ini saya sertakan urutan tahun pertahun:
Bom Bali I (2002)
J.W Marriott (2003)
Pengeboman Kedutaan Besar Australia (2004)
Bom Bali II (2005)
Pemboman simultan di J.W Marriott Hotel dan Ritz Carlton Hotel (2009)

Serangkaian penyelidikan dan proses pengadilan telah membuktikan bahwa kebanyakan dari serangan teroris yang mengatasnamakan islam tersebut melibatkan Jama’ah Islamiyah di bawah pengaruh adicita Al-Qaeda. Peristiwa bom bali misalnya, jelas berkaitan dengan organisasi ini. Para pelaku bom bali I (diantaranya Imam Samudera, Amrozi, dan Mukhlas) membuktikan bahwa aksi bom bali I yang mereka lakukan adalah sebuah aksi jihad, dengan tujuan menyerang warga negara asing terutama warga Amerika Serikat dan sekutunya yang di anggap musuh islam.

Tujuan kelompok radikal ini (Al-Qaedah) adalah membentuk Khalifah Islamiyah (Islamic Caliphate) berdasarkan syariat Islam untuk menggantikan konstitusi dan empat pilar berbangsa dan bernegara, sedangkan tujuannya adalah mengusir salibis, kaum yahudi dan bangsa amerika dari tanah Muslim.

Ideologi ini semakin kuat dan menarik bagi sebagaian kecil umat  islam karena dikemas atas nama jihad fisabilillah. Dampaknya di indonesia mulai terlihat pada tahun 2000, yang di tandai dengan adanya rangkaian peledakan bom besar. Bom yang pertama kali meledak, didepan kedubes filipina dan sejumlah gereja pada malam natal. Disusul aksi bom bali I (2002), Bom Kedubes Australia (2004), Bom Bali II (2005), serta Bom J.W Marrirott dan Ritz-Carlton (2009)

Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Seperti yang telah kita ketahui, pancasila sebagai dasar dan indeologi negara merupakan pandangan hidup, pemersatu bangsa, dan Filosifische Grondslag yaitu sebagai fondamen. Filsafat, pikiran yang mendalam. Secara historis, Pancasila tidaklah lahir secara  mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarahperjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia,. Pancasila di ilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa indonesia sendiri.

Pancasila terdiri dari 5 rumusan yaitu (1) Ketuhanan yang maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4)Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Kelima rumusan tersebut bertahan hingga saat ini. Ini menenjukan sangat relevan pancasila dari zaman ke zaman bagi bangsa indonesia.

Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat indonesia dan dasar Negara Republik Indonesia. Dasar tersebut kukuh karena digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat indonesia yang merupakan kepribadiandan pandangan hidup bangsa kita. Karena itulah, pancasila disepakati secara nasional, pancasila merupakan suatu perjanjian luhur yang harus dijadikan pedoman bagi bangsa, pemerintah dan seluruh rakyat indonesia.

Penolakan sistem khilafah di Indonesia

Akhir-akhir ini, indonesia dihadapi oleh masalah kegoncangan ideologi. Dimana ada salah satu ormas islam yang ingin memperjuangkan sistem khilafah diindonesia. Hal ini membuat pemerintah harus bertindak tegas, yaitu dengan mengeluarkan perpu yang mengatur segala bentuk organisasi harus selaras dengan pancasila.

Salah satu isinya yaitu pembubaran Ormas yang bertentangan dengan pancasila. Perppu Ormas menyederhanakan proses penerapan sanksi administratif kepada ormas yang melakukan pelanggaran. Pasal 61 ayat (1) perppu Ormas menyatakan bahwa sanksi administratif yang diberikan berupa peringatantertulis dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Artinya, peringatan tertulis tidak lagi diberikan secara bertahap. Pasal tersebut  menghapus ketentuan di UU Ormas yang mengatur pembubaran ormas berbadan hukum harus melalui beberapa tahapan, yaitu pemberian sanksi administratif  berupa tiga kali peringatan tertulis.

Dengan dikeluarkannya perppu tersebut, maka seluruh Ormas yang ada di indonesia harus sesuai dengan pancasila. Indonesia yang majemuk, terdiri dari beraneka macam agama tidak bisa dimiliki atau dikhususkan untuk agama tertentu. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beraneka macam agama. Oleh sebab itu, indonesia harus memiliki hukum dan aturan yang selaran agar terciptanya kebersamaa.

Mengapa Khilafah Tidak diterapkan di Indonesia
Bangsa indonesila dibangun oleh Foundingfather, kyai, Jajaran pemerintahan atas pondasi yang kuat. Pondasi itu meliputi Prinsip UUD ’45, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Gagasan pada prinsip-prinsip dasar tersebut tak lepas dari persetujuan dari tokoh muslim, seperti; Hasyim Asyari,Wahid Hasyim dan yang lainnya. dalam praktiknya, pemerintahan indonesia terkandung didalamnya spirit islam, sehingga masyarakat Muslim bisa Hidup dengan menjalankan syariat Islam tanpa hambatan.

Negara Politik Bangsa direduksi oleh sekelompok aliran untuk menjadi “Negara Islam”. Dalam praktiknya, konsep Negara Islam meredusir banyak hal, mengabaikan universalitas, konteks dan zaman, dan mencita-citakan praktik politik yang pernah terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu, yaitu zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. kelompok ini mengimajinasikan negara seperti model Negara Madinah, menurutnya  sistem politik haruslah khilafah.

Realitas historisnya, kenyataan praktik berpolitik dan bernegara pada zaman Rasulullah Saw, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga era Turki Utsmani sangat kontras satu sama lain. Institusi politik beserta perangkatnya, kebijakan beserta produk hukumnya, tradisi dan budaya sebagai konsekuensinya pun tidak sama.

Islam yang absolut tidak menawarkan kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara yang spesifik dan mutlak. Rasulullah SAW sebagai penyampai (tabligh) risalah Tuhan “dipaksa” menggunakan kecerdasan kognitifnya untuk menjelaskan praktik politik Negara Madinah.  Sehingga setiap negara berhak menginterpretasikan sistem negara sesuai dengan spirit islam yang varian, seperti Arab saudi dengan sistem kerajaannya, iran dengan sistem rapublik dan wilayatul fakih-nya, Indonesia dengan sistem demokrasi dan parlemennya. Hal ini, tentu harus didasari atas keadilan dan kesejahteraan ummat islam.

Indonesia sebagai suatu negara telah diakui secara de facto dan de jure. Dengan sistem pemerintahan demokrasi dan parlemen, memiliki konstitusi, mekanisme pemerintahan, batasan wilayah, dan hukum yang jelas. Jika sistem khilafah  dipaksakan di indonesia tentu harus menjawab berbagai hal diantaranya; bagaimana konstitusinya? Bagaimana mekanisme pemerintahannya? Mana saja batasan wilayahnya? Siapa yang berhak menjadi khalifah?syariat islam mana yang diterapkan? Syariat dalam tafsir siapa?

Ibnu ‘Aqil pernah mengatakan Addin wahid wa asy-syari’atu mukhtalifah. Jika dipaksakan untuk memformulasikan syariat islam tentu akan menghancurkan syariat yang lain. Alasan ini kiranya yang menyadarkan tokoh sekelas Imam Malik menolak tawaran saat salah satu karyanya yakni al-Muwaththa’ untuk dijadikan konstitusi  negara (daulah) pada saat itu. 

Dari penjelasan diatas kita bisa menyimpulkan bahwa pemaksaan untuk menerapkan sistem khilafah diindonesia hanya akan membenturkan umat islam dengan negara dan sesamanya. Menyadari bahwa bangsa indonesia telah terbentuk dengan segala bentu pemerintahan dan konstitusi yang jelas maka kita perlu mempertahan kesatuan bangsa indonesia dengan sistem pemerintahannya, karena  Indonesia dengan demokrasi dan parlemennya sudah sesuai dengan interpretasi spirit islam.


Referensi :
-Ansyaad Mbai, Dinamika Jejaring Teror. Jakarta: AS Produktion Indonesia, 2014
-Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019.,Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017
-kompas.com
Ditulis oleh : Kamas Wahyu Amboro (CSSMoRA UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2016, jurusan Tasawuf Psikoterapi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar